Pengaruh pilgub terhadap sistem kekerabatan masyarakat sulawesi selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu akhirnya Propinsi Sulawesi Selatan telah memiliki Gubernur-Wakil Gubernur yang baru melalui suatu proses pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang, yang digelar pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulsel, pada hari Selasa tanggal 08 April 2008 di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Gunung Kelabat, Makassar. Namun pertanyaannya sekarang, apa yang masih tersisa dari perhelatan akbar pilkada Sulsel yang sangat melelahkan tersebut. Tidak lain tidak bukan dampak yang ditimbulkan akibat proses Pilkada yang berkepanjangan ini, baik yang dirasakan oleh masyarakat umum Sulsel maupun perekonomian secara umum. Pilkada Sulsel kali ini telah membuat energi masyarakat Sulsel betul-betul terkuras habis. Menjelang masa-masa persiapan pemunculan kandidat dari masing-masing partai pendukung cagub-cawagub sampai keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pasangan SAYANG (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang) terhadap pasangan ASMARA (Amin Syam-Prof.Ir.Mansyur Ramli) itu menjadi bingkai carut marut proses politik pilkada. Diseluruh sudut kota baik obrolan warung kopi sampai seminar pengusaha memperbincangkan pilkada sulsel ini yang berujung pada disadari atau pun tidak telah mengkotak-kotakkan masyarakat Sulsel itu sendiri sesuai dengan tokoh pilihannya. Sampai-sampai lupa bahwa masih banyak permasalahan kehidupan lainnya yang jauh lebih penting dari sekedar urung rembuk tentang pilkada Gubernur Sulsel. Belum lagi Kota Makassar akan menghadapi perhelatan yang sama pada tahun 2008 ini yakni pilkada Walikota-Wakil Walikota.

B.   Rumusan Masalah

1.      Bagaimana kriteria pemimpin yang ideal ?

2.      Bagaimana Fenomena pilkada gubernur dulu, sekarang dan nanti ?

3.      Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat di Sulawesi selatan ?

4.      Bagaimana pengaruh Pilgub terhadap sistem kekerabatan masyarakat di Sulawesi selatan ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     KRITERIA PEMIMPIN YANG IDEAL

Pemimpin yg ideal adalah pemimpin yang dalam arti kata luas baik secara pribadi maupun kualitas dari hasil kerjanya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu pasti orang yang berbudi luhur, jujur, pandai dan berwawasan luas, tidak punya pamrih hanya untuk kepentingannya sendiri, berani hidup sederhana, berani  menegakkan kebenaran, bijak dan mampu menuntaskan/mencari solusi terbaik  masalah2 yg ada.

Ø  Berani hidup sederhana

Para pinisepuh selalu menekankan bahwa seorang pemimpin itu harus berani hidup sederhana, tidak bergelimang kemewahan. Hal ini dipersyaratkan mutlak supaya pemimpin tidak menyakiti perasaan rakyatnya.

Pemimpin yang hidup enak-enak, mewah, serba berlebih, sementara rakyatnya banyak yang melarat, itu bukanlah manusia terpuji. Dia tidak punya rasa solidaritas sama sekali dan tidak mengerti perasaan rakyatnya.

Yang amat diharapkan oleh rakyat dan negara adalah pemimpin yang berkwalitas, yang mampu mencari solusi terbaik pada setiap permasalahan.. Bukan pemimpin yang hanya bisa ngomong manis dan mengobral janji, bergaya sopan seperti a gentleman atau a gentle lady.

Yang penting adalah bukti nyata, dia telah mencari solusinya, bekerja dengan berhasil, membangun kehidupan yang tertata rapi, aman, adil, sehingga rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera, tersedia dan terjangkau sandang, pangan, papan, lapangan kerja, pendidikan, masa depan bangsa dan negara cerah.

Ø  Berwatak satria

Di negeri ini sudah terbiasa kita mendengar ungkapan : supaya kita bersikap satria dalam menjalankan sesuatu dan hidup ini.

Seorang satria artinya orang yang terhormat karena perilaku dan tindakannya yang baik dan benar – Berbudi bawa laksana.

Satria itu orang yang bertanggung jawab. Ini merupakan sikap yang penting untuk saat ini, dimana orang yang berani bertanggung jawab semakin langka. Kebanyakan orang  maunya sibuk cari fasilitas, dapat duit banyak dengan cara mudah dan tanpa tanggung jawab.

Ø  Pemimpin Negarawan

Para pemimpin sebenarnya punya kemampuan untuk berbakti ditingkat negarawan–statemanship.
Mereka punya modal kuat untuk menjadi negarawan.
Bila negara membutuhkannya, pada saat yang tepat, seorang pemimpin anak bangsa akan muncul, dia punya kemampuan luar biasa untuk menggoncang gunung dan mengalahkan semua musuh bangsa dan negara.

Musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang menggerogoti dari dalam dengan cara menghancurkan etika moral, budi pekerti anak bangsa, terutama yang punya jabatan penting dan posisi yang strategis, sehingga dimana-mana timbul manipulasi, korupsi dan penyalah gunaan wewenang yang ujung-ujungnya cari duit tidak halal terlebih lagi suka menyebarkan isu sara yg dapat menghancurkan kerukunan umat manusia yg saat ini sedang gencar2nya disebar di berbagai media di internet.

Sang Pemimpin Sejati akan menjadi inspirator dan penggerak, karena segala ucapan dan seruannya mampu menggetarkan hati pendengarnya.

Kriteria Gubernur yang Ideal menurut Bung Karno

Apa kriteria gubernur  yang  paling pas di mata proklamator Bung Karno? Kriterianya cuma satu, dia harus koppig alias keras kepala. Istilah Jawanya, ndablek. Kriteria itulah yang mengantar Bung Karno pada pilihan kepada Ali Sadikin sebagai gubernur DKI jakarta.

Dalam perjalanan waktu, Ali Sadikin tercatat sebagai salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki Jakarta. Pada eranya, terwujud kebersihan kampung lewat Proyek M Husni Thamrin. Dia mengajarkan warga Jakarta untuk tidak buang sampah sembarangan. Gedung kegiatan remaja dibangun, dan tak kalah penting pusat kegiatan kebudayaan didirikan yang hingga sekarang masih ada yaitu Taman Ismail Marzuki. Salah satu kunci sukses Ali Sadikin tidak lepas dari pribadi yang koppig seperti kriteria yang disampaikan Bung Karno.

"Saya perlukan orang yang keras, tegas, dan berani," kata Bung Karno ditirukan Leimena. Oleh Leimena kemudian disodorkan nama Ali Sadikin, tetapi Leimena mengungkapnya satu sifat Ali Sadikin yaitu koppig. Justru sifat itulah yang ternyata dicari oleh Bung Karno.

Mengenai sifat koppig Ali Sadikin, menurut wartawan senior Rosihan Anwar itu turun dari ayahnya, seorang mantan penyuluh pertanian. Ayah Ali Sadikin juga dikenal gemar bergaul dengan rakyat.

Perjalanan waktu membuktikan, sifat koppig Ali Sadikin berperan besar dalam keberhasilannya memimpin Jakarta. Pertanyaannya kini, masihkah sifat koppig dibutuhkan oleh gubernur ? tidak hanya di jakarta, di Sulawesi selatan juga dan bahkan diseluruh provinsi di Indonesia. Lantas, untuk Sulawesi selatan sendiri,  Gubernur seperti apa yang cocok untuk Sul-Sel kini dan masa depan? Ini seperti pertanda datangnya suatu musim wawancara. Mungkin karena pemilihan gubernur sedang menjelang.

Bagaimanapun, jawaban harus dimulai dari sesuatu yang umum, mendasar, tapi tetap penting untuk keadaan Republik Indonesia sekarang: seorang pemimpin itu pertama-tama harus mencintai masyarakat yang dipimpinnya.

Saya katakan jawaban umum ini penting sekarang, karena bukankah kita merasakan betapa banyak dari para pemimpin kita kini lebih mencintai dirinya sendiri daripada yang dipimpinnya?

Kita tidak bisa marah kepada Bung Karno dengan segala kecintaannya pada diri sendiri, karena kita merasakan bahwa beliau juga sangat mencintai rakyat dengan sungguh-sungguh.

Kita sayang kepada Bang Ali, meskipun kita tahu dia galak dan sering marah, karena kita tahu beliau terus-menerus memikirkan cara membuat Jakarta lebih baik untuk semua orang.

Mereka adalah pribadi-pribadi yang hangat dan penuh perhatian pada orang yang mereka pimpin.

Jawaban khusus untuk keadaan Sul-Sel sekarang adalah bahwa syarat mendasar dan umum seorang pemimpin di atas itu sangat diperlukan untuk membuat terobosan besar yang sebenarnya sudah lewat waktu.

Masalah Sul-Sel menumpuk dan makin mendalam karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tidak berhasil memberikan solusi mendasar, dan beberapa bahkan memperburuk dengan keputusan yang salah, atau membiarkannya menumpuk.

Kini ada kenyataan masyarakat baru kita sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Mereka lebih mudah dan cepat belajar, menjadi lebih fasih mengujarkan aspirasinya, dan lebih mampu mengembangkan banyak prakarsa mandiri.

Ini sekaligus menuntut pelayanan yang lebih canggih dan merupakan energi terbesar dan terbaik untuk mengubah Sul-Sel. Pemimpin yang diperlukan adalah yang mampu mendayagunakan energi tersebut. Ia perlu menciptakan cara-cara pemerintahan (governance) yang baru, yang dapat mengoordinasikan dan menyalurkan energi masyarakat tersebut.

Syarat konkret : Gubernur mendatang harus mampu merombak birokrasi dan menciptakan cara kerja baru yang menggaulkan dan menyinergikan birokrasi dengan masyarakat, terutama kelas menengah yang sedang tumbuh, untuk menyelesaikan semua masalah secara bertahap tapi persisten.

B.     PILKADA GUBERNUR DULU, SEKARANG DAN KEMUDIAN

Dahulu di masa orde baru, pilkada gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan di DPRD adalah ujung dari sebuah proses sederhana menentukan pemimpin di suatu daerah. Tidak ada tahapan pilkada yang menguras energi besar seperti sekarang ini. Gubernur dan wakil gubernur dicalonkan dan dipilih berdasarkan skenario yang dikendalikan oleh kekuatan rezim yang berkuasa melalui tiga jalur yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar yang disingkat jalur A, B, dan G. Kriteria tidak tertulis calon gubernur adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk itu, dapat menjaga stabilitas, loyal dan cakap. Kriteria calon wakil gubernur adalah orang yang dapat bekerjasama dengan gubernur dan untuk situasi tertentu, dapat menjadi penyeimbang atau bahkan menggantikan gubernur jika dianggap perlu.

Seseorang yang terpilih dan dilantik menjadi gubernur akan memperoleh legitimasi dan proteksi yang kuat dari sistem kekuasaan yang ada. Dukungan publik adalah hal kesekian yang tidak mejadi penting ketika otoritas yang digenggam dijamin keampuhannya oleh kekuatan monoloyalitas militer, pegawai negeri sipil, DPRD, pengusaha dan beberapa stakeholder berpengaruh lainnya.

Sehingga dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan, gubernur di masa orde baru tidak akan ragu untuk mengeksekusi segala ide dan kreatifitasnya untuk membangun daerah yang dipimpinnya. Segala bentuk ketidaksetujuan bahkan penentangan dari masyarakat akan dapat diredam oleh suatu skema politik yang jarang meninggalkan riak.

Model seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah ketika seorang gubernur adalah sosok ideal yang memang berbuat secara ikhlas sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini terbukti memungkinkan kepala daerah untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari mayoritas rakyat sehingga dapat berkosentrasi kepada visi dan misi pembangunan yang menjadi harapannya . Kebijakan yang diambil tidak rentan terhadap politisasi isu pro dan kotra. Setelah rezim orde baru tumbang, kita semua memasuki masa demokratisasi yang disebut era reformasi. Tidak seperti sebelumnya, kini kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Setiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk dipilih menjadi kepala daerah. Banyak orang tiba-tiba ingin menjadi gubernur atau bupati/walikota. Masing masing dengan niat dan harapan yang berbeda-beda.

Tuntutan perjuangan ini tidak langsung terhenti ketika berhasil terpilih dan dilantik mejadi kepala daerah. Melainkan separuh masa jabatannya akan dihabiskan untuk melunasi hutang politik yang tidak tercantum dalam buku visi dan misi sebagai calon kepala daerah. Separuh masa jabatannya lagi akan dihabiskan untuk mempersiapkan perangkat keras dan lunak menghadapi pertarungan pilkada berikutnya. Pilkada akhirnya menjadi komoditas yang proses produksinya sangat panjang dan hasil yang sangat mahal.
Melalui tulisan ini, secara garis besar Insya Allah kita dapat menarik pemahaman terhadap proses dan konsekuesi tiga skema pilkada gubernur dan wakil gubernur di negeri ini, yaitu pemilihan di DPRD di masa order baru, pemilihan langsung oleh rakyat di era reformasi dan pemilihan di DPRD di era reformasi. Yang pertama, pemilihan di DPRD pada sistem politik yang di masa orde baru, menghasilkan pemimpin yang terlampau kuat dan dapat bertidak tanpa batas. Namun demikian, masih ada sisi positif yang dapat dipelajari dari sistem tersebut. Yang kedua, pemilihan langsung oleh rakyat sekarang ini masih menimbulkan masalah selama mindset calon kepala daerah dan rakyat pemilik suara masih belum pas untuk sebuah pemilihan langsung oleh rakyat. Di satu sisi kepala daerah terpilih akan membawa beban hidden agenda ke dalam masa kepemimpinannya dan di sisi yang lainnya rakyat yang mudah percaya akan mudah kecewa pula karena menaruh harapan yang terlampau besar terhadap janji-janji kepala daerahnya. Dan yang terakhir, pemilihan di DPRD tidak menjamin untuk memberikan solusi total untuk menjawab kekurangan kedua cara tersebut sebelumnya diatas. Alhasil, mungkin hanya waktu yang dapat memberi jawaban dan memberikan arah demi kebaikan negeri kita ini.

C.     SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN

Pengertian Sistem Kekerabatan:

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. M. Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Sistem kekerabatan dibagi menjadi 4, yakni:

1.      Patrilineal : adalah Prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat pria

2.      Matrilineal : adalah Prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita

3.      Bilineal : Bilineal atau bilateral mengandung pengertian bahwa keturunan di dasarkan pada dua garis, yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Seseorang yang hidup dalam sistem bilineal diakui kekerabatannya oleh pihak bapak dan juga pihak ibunya.

4.      Ambilineal : Ambilineality adalah sebuah sistem yang mengandung kedua unilineal kelompok keturunan, yaitu patrilineal dan matrilineal, di mana satu milik seseorang ayah dan / atau kelompok keturunan ibu, atau garis keturunan. Ambilineal budaya tradisional seperti yang tercantum di bawah ini, individu memiliki pilihan untuk memilih garis keturunan mereka sendiri.

Pada makalah ini,akan dijelaskan mengenai salah satu suku di Indonesia, yakni Suku Bugis (Makassar) dari Sulawesi Selatan. Bugis menganut system patron klien – system kelompok kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya – yang bersifat menyeluruh. Salah satu system hierarki yang sangat kaku dan rumit. Namun, mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, buktinya dimana kita berada tak sulit berjumpa dengan manusia Bugis. Mereka terkenal berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan, pekerja keras demi kehormatan nama keluarga.

Sedangkan untuk kekerabatan keluarga mereka menganut system cognatic atau bilateral , seseorang ditelusuri melalui garis keturunan ayah dan juga ibu. Daerah Sulawesi Selatan,terkenal sangat menonjol perasaan kekeluargaannya.Hal ini kemungkinan didasarkan kepada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Di dalam masyarakat Sulawesi Selatan, ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan tersebut adalah Sebagai Berikut:

a)      Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Keluarga ini biasanya terdiri atas bapak, ibu, anak, saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.

b)      Sepupu. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak..

c)      Pertalian sepupu/persambungan keluarga. Kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga sebelumnya. Keluraga kedua pihak tersebut sudah saling menganggap keluarga sendiri.

d)      Sikampung. Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darahnya/keluarga. Perasaan akrab dan saling menganggap saudara/ keluarga muncul karena mereka sama-sama bermukim dalam satu kampung.

D.    PENGARUH PILGUB TERHADAP KEKERABATAN MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN

Dalam kesempatan ini akan dibuktikan seberapa besar pengaruh proses politik pilkada terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan dalam diagram berikut ini :
Terlihat dari data di atas bahwa PDRB masyarakat Sulsel memang terlihat tidak ada pergeseran signifikan dalam 4-5 tahun terahir ini walau pun sebenarnya sejak tahun 2000-2004 PDRB masyarakat Sulsel dapat tumbuh cukup signifikan sebesar 3-5 %. Padahal kita ketahui bersama bahwa salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah adalah tingkat pendapatan atau PDRB per kapita, dimana semakin tinggi, angka PDRB per kapita maka tingkat kemakmuran dan keseajahteraan rakyat semakin tinggi, dalam hal ini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, pemenuhan gizi, kesehatan dan pendidikan. Kecendrungan kekonstanan pada pendapatan per kapita Sulawesi selatan baik harga berlaku maupun harga konstan dibandingkan dengan propinsi lainnya di wilayah timur Indonesia dapat memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak semakin meningkat oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan cendrung konstannya pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan, maka tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat datar-datar saja. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pengaruh pasar global dunia terhadap investasi di tanah air ini.

Bagaimana dengan keadaan perekonomian tahun 2007 yang lalu, tahun dimana energi masyarakat Sulsel terkuras habis oleh proses pilkada yang menjemukan tersebut. Dari data yang kami peroleh ternyata pertumbuhan ekonomi sulsel pertumbuhan ekonomi tahun 2007 tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2006 yang tercatat sebesar 6,71 persen. Melambatnya perekonomian daerah tersebut cenderung disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor-sektor ekonomi produktif di tahun 2007 yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Namun sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, juga didapatkan ternyata laju inflasi Sulsel pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,71 persen atau menurun tajam dibandingkan inflasi 2006 yang mencapai 7,21 persen.

Angka-angka di atas menandakan melambatnya pertumbuhan investasi menjadi salah satu indikator kondisi makro ekonomi masyarakat Sulsel. Dampak yang dirasakan adalah terhadap daya beli masyarakat yang belum begitu pulih sampai saat ini. Hal ini merupakan imbas yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut. Sejumlah even politik ini jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mulai dari pilkada gubernur yang pernah menyisakan masalah tersebut, dan menyusul pilkada walikota Makassar yang akan datang (tahun 2009 red).Terbukti bahwa selama proses pilkada berlangsung dimana masing-masing kandidat saling mencari dukungan yang menjadikan para birokrat Sulsel menjadi terkotak-kotakan, telah membuat sistim birokrasi menjadi lebih sulit. Situasi kurang kondusif tersebut terus berlangsung sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2008 ini saat dimana masing-masing kandidat mencari dukungan masing-masing. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi pertumbuhan investasi di propinsi Sulawesi Selatan ini.Terlihat jelas sekali Perekonomian ini tidak bisa berjalan dengan baik saat situasi kurang kondusif ini berlangsung dalam masa periode tersebut. Padahal inilah kunci utama orang berinvestasi. Kalau situasi yang ada kurang aman dan kondusif, kita tidak bisa berharap akan ada aktivitas perekonomian yang hidup.

Yang  jelas proyeksi perekonomian di daerah ini masih tetap akan terpengaruh dengan perekonomian global. Pengaruh luar ekonomi, seperti Amerika yang mengalami perlambatan, otomatis akan turut berdampak terhadap permintaan barang-barang dari Indonesia. Otomatis ini mempengaruhi kinerja ekpor dan impor pula, sehingga pada akhirnya kondisi perekonomian Indonesia akan turut terkoreksi dengan sendirinya. Posisi ekonomi Indonesia tahun ini, termasuk Sulsel bisa dibilang sudah cukup baik apabila bisa seperti tahun 2007 lalu.
Sekali lagi bahwa faktor keamanan dan kepastian berusaha salah satu hal paling penting untuk mendorong perekonomian di daerah ini tetap bisa hidup dan berjalan dengan baik. Bila kedua hal tersebut tidak bisa dijaga maka investasi yang bakalan mau masuk ke Sulsel akan tertahan. Investor pasti akan melakukan wait and see bila kondisi yang ada kurang kondusif, utamanya dari sisi keamanan apabila tidak menjanjikan.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Setelah memahami bacaan di atas, kita dapat menarik sebagai berikut :

a.       Pemimpin yg ideal adalah pemimpin yang dalam arti kata luas baik secara pribadi maupun kualitas dari hasil kerjanya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu pasti orang yang berbudi luhur, jujur, pandai dan berwawasan luas, tidak punya pamrih hanya untuk kepentingannya sendiri, berani hidup sederhana, berani  menegakkan kebenaran, bijak dan mampu menuntaskan/mencari solusi terbaik  masalah2 yg ada.

b.      Dibandingkan dengan di masa orde baru, kepala daerah sekarang ini, secara berkala melakukan survei untuk mengukur tingkat popularitas dan elektibilitasnya. Mereka faham betul bahwa menjaga "reputasi baik" lebih murah dibandingkan membangun ulang kepercayaan masyarakat untuk modal pilkada berikutnya. Akibatnya, volume dan ritme kebijakan yang diambil birokrasi pemerintahan mengalun sesuai dengan hasil survei.

c.       proses dan konsekuesi tiga skema pilkada gubernur dan wakil gubernur di negeri ini, yaitu pemilihan di DPRD di masa order baru, pemilihan langsung oleh rakyat di era reformasi dan pemilihan di DPRD di era reformasi.

d.      Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. M. Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan..

e.       Di dalam masyarakat Sulawesi Selatan,ditemukan sistem kekerabatan.Sistem kekerabatan tersebut adalah Sebagai Berikut:

1.      Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Keluarga ini biasanya terdiri atas bapak, ibu, anak, saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.

2.      Sepupu. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak.

3.      Keturunan. Kekerabatan yang terjadi berdasarkan garis keturunan baik dari garis ayah maupun garis ibu.

4.      Pertalian sepupu/persambungan keluarga. Kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain.

5.      Sikampung. Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darahnya/keluarga.

f.       Sejumlah even politik ini jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mulai dari pilkada gubernur yang pernah menyisakan masalah tersebut, dan menyusul pilkada walikota Makassar tahun 2009. Terbukti bahwa selama proses pilkada berlangsung dimana masing-masing kandidat saling mencari dukungan yang menjadikan para birokrat Sulsel menjadi terkotak-kotakan, telah membuat sistim birokrasi menjadi lebih sulit. Situasi kurang kondusif tersebut terus berlangsung sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2008 ini saat dimana masing-masing kandidat mencari dukungan masing-masing